Kayfa Hudimat al-Khilâfah

Category: Books
Genre: Religion & Spirituality
Author: Abdul Qadim Zallum
Merekonstruksi Sejarah untuk Peradaban Masa Depan
Oleh: Fathiy Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy

Pengantar
Melalui buku ini, Syaikh Abdul Qadim Zallum rahimahullâh ingin mengingatkan kita, agar pembacaan kita terhadap sejarah tidak sekadar dari sisi târîkhi belaka (historis naratif-diskriptif), tetapi secara komprehensif; baik dari sisi hukum, ekonomi, demografis, geografis, dan politik.
Selanjutnya, sejarah harus direkonstruksi sedemikian rupa hingga kita bisa membangun peradaban masa depan sesuai dengan sejarah-sejarah terpilih (sejarah keemasan), bukan dari sejarah yang menyimpang, suram, dan kelam.

Sayang, banyak peristiwa sejarah Islam ditulis hanya menonjolkan konteks historisnya belaka. Akibatnya, peristiwa sejarah tidak ubahnya dongeng menjelang tidur yang hanya berfungsi sebagai pengantar tidur dan meninabobokan siapa saja yang mendengarnya.

Jika pembacaan terhadap peristiwa-peristiwa sejarah masih seperti ini, umat akan terpisah dari sejarah itu sendiri; umat tidak pernah mampu memahami dengan cermat peristiwa-peristiwa politik yang melatarbelakanginya dan hal-hal penting apa saja yang bisa direkonstruksi untuk kepentingan masa depan. Lambat-laun umat akan kehilangan kepekaan dan kesadarannya terhadap bahaya-bahaya yang tersembunyi di balik peristiwa sejarah.

Misalnya, ketika Musthafa Kemal mendirikan Turki Muda, Khilafah tidak menyadari bahaya di balik pendirian partai sekular ini. Sebab, Khalifah tidak lagi bisa dan biasa membaca peristiwa sejarah dengan pembacaan yang komprehensif. Khalifah tidak mampu mengaitkan dan mengurai keseluruhan peristiwa sejarah yang bersinggungan dengan kemunculan partai ini. Begitu pula ketika kaum misionaris mendirikan gerakan-gerakan misionaris di Beirut dan mengkonsentrasikan dirinya untuk menyebarkan paham nasionalisme.

Lagi-lagi, sang Khalifah tidak bisa bertindak dengan tepat dan akurat. Ketika negara-negara besar mulai menekan Khilafah Islamiyah untuk melakukan pembaruan-pembaruan di segala bidang dengan acuan hukum positif Barat, lagi-lagi Khalifah tidak bisa membaca peristiwa ini dengan benar. Begitu pula ketika dunia diseret oleh Perang Dunia. Khalifah tidak bisa bersikap dan bertindak dengan akurat. Akibatnya sungguh memiriskan hati dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Khilafah akhirnya diruntuhkan oleh Musthafa Kemal yang didukung sepenuhnya oleh Inggris. Gerakan-gerakan yang dulunya “dianggap bukan ancaman” oleh Pemerintahan Islam justru menikam dari belakang dan meruntuhkan Daulah Khilafah.

Ironisnya, ketika bencana terbesar ini menimpa kaum Muslim, sebagian besar kaum Muslim masih saja belum sadar. Kebanyakan mereka telah buta dengan syariah Islam dan sistem pemerintahannya. Akhirnya, mereka hanya berpangku tangan ketika agama dan umatnya mengalami kejatuhan. Sedihnya lagi, penguasa-penguasa boneka yang dibentuk untuk mencabik-cabik kesatuan Khilafah Islamiyah justru mereka anggap sebagai pahlawan pembebasan dari penindasan “bangsa Turki” (Khilafah Islamiyah). Padahal penguasa-penguasa itu adalah segerombolan penjahat yang bersekongkol dengan negara kafir dalam sebuah kejahatan yang paling keji.

Urgensi Buku Ini
Sejak dulu, umat Islam telah membaca sederet buku sejarah, misalnya, Târîkh al-Khulafâ’ karya as-Suyuthi, Târîkh ath-Thabari, Sirâh Ibnu Hisyâm, dan lain sebagainya. Sayang, umat Islam membaca kitab-kitab ini dengan pembacaan historis belaka. Mereka bisa menghapal dan menyebut Kekhilafahan Islam beserta para khalifahnya. Namun, mereka tidak memiliki kesadaran untuk merekonstruksinya demi kepentingan masa depan. Mereka belum tergerak untuk menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Padahal mereka telah membaca buku sejarah Kekhilafahan Islam.

Atas dasar itu, buku Kayfa Hudimat al-Khilâfah diketengahkan untuk memberikan kesadaran kepada kaum Muslim, bahwa kehancuran Khilafah Islamiyah bukan sekadar sebagai peristiwa sejarah belaka. Akan tetapi, ia adalah peristiwa politik dan rekayasa sosial yang dipenuhi dengan intrik, makar, dan persekongkolan. Dengan kata lain, peristiwa kehancuran Khilafah Islamiyah adalah bagian dari peperangan yang dilancarkan kaum kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum Muslim.

Kronologi Kehancuran Khilafah Islamiyah
Dalam buku Kayfa Hudimat al-Khilâfah ini, dipaparkan kronologi kehancuran Khilafah Islamiyah secara ringkas sebagai berikut.

Pertama: munculnya gerakan pemikiran di Dunia Islam. Gerakan ini didirikan oleh orang-orang kafir untuk menyebarkan pemikiran beracun yang di kemudian hari memberikan andil terbesar bagi keruntuhan Khilafah Islamiyah. Gerakan-gerakan ini mengkonsentrasikan diri pada penyebaran pemikiran-pemikiran yang memecah-belah kesatuan kaum Muslim, merongrong kewibawaan hukum Islam dan sistem pemerintahannya, sekaligus membangkitkan semangat perpecahan di kalangan kaum Muslim. Pemikiran yang disebarkan di antaranya adalah nasionalisme, patriorisme, fanatisme mazhab, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Barat juga berusaha menikam Daulah Islamiyah dari dalam, dengan memanfaatkan gerakan Wahabi melalui seorang agen Inggris, Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Gerakan ini secara masif mulai menyerang mazhab-mazhab Islam lain dan menggelorakan permusuhan antarmazhab di dalam Islam. Bahkan pada tahun 1788, dengan didukung sepenuhnya oleh Abdul Aziz, gerakan ini menyebarluaskan mazhabnya dengan jalan peperangan. Akhirnya, Saud berhasil mendirikan Kerajaan Saudi sekaligus memisahkan diri (melakukan tindakan separatis) dari kekuasaan Khilafah Islamiyah melalui bantuan Inggris.

Kedua: munculnya fatwa-fatwa ulama—syaikhul Islam—yang membolehkan pengadopsian perundang-undangan, konstitusi Barat, dan paham demokrasi ke dalam sistem peradilan dan pemerintahan Islam. Fatwa ini secara langsung telah membuka jalan bagi masuknya pemikiran dan budaya Barat ke tengah-tengah kaum Muslim. Pemikiran-pemikiran Barat, yang berhubungan dengan hukum maupun pemerintahan, mulai menggeser syariat Islam. Sedikit demi sedikit, penyelenggaraan urusan negara dan masyarakat diatur dengan aturan-aturan Barat.
Tidak hanya itu, serangan pemikiran Barat ini telah berhasil menyingkirkan pemikiran Islam dari benak mayoritas kaum Muslim dan benar-benar telah mengguncang akidah mereka. Lebih jauh, serangan pemikiran ini telah mengguncang eksistensi Negara Khilafah Islamiyah, bahkan telah menghancurkan substansinya.

Akhirnya, yang tertinggal hanyalah bangunan fisiknya saja. Sebab, substansi negara—yakni mafâhîm (pemahaman), maqâyîs (tolok ukur), qanâ’at (keyakinan), dan manusia yang diikat menjadi satu oleh kekuasaan—telah berubah. Ketika substansinya berubah, sesungguhnya eksistensi negara telah lenyap, dan sangat mudah untuk dihancurkan.

Atas dasar itu, Syaikh Abdul Qadim Zallum berkata, “Tanpa serangan pemikiran dan budaya ini (al-ghazw al-fikrî wa ats-tsaqâfî), bangsa kafir tidak akan mampu menghancurkan Negara Islam.”

Ketiga: berdirinya partai-partai politik sekular di pusat kekuasaan Islam. Berdirinya partai politik sekular, semacam Turki Muda, merupakan “kesalahan terbesar” dalam sejarah Kekhilafahan Islam. Sebab, bagaimana mungkin Daulah Islamiyah membiarkan partai politik yang bertujuan menghancurkan sistem Khilafah, meminggirkan syariah Islam dari kehidupan negara dan masyarakat, dan memecah-belah kaum Muslim dengan paham nasionalisme? Selain itu, partai inilah yang sejatinya menyulut instabilitas negara, persekongkolan, serta sejumlah peristiwa politik penting di balik kehancuran Daulah Khilafah Islamiyah.

Lebih dari itu, partai-partai ini juga menjadi dalang dari seluruh konspirasi dan intrik politik yang ditujukan untuk memalingkan umat dari ajaran Islam, merongrong kewibawaan negara Khilafah Islamiyah, serta memecah-belah kaum Muslim dengan paham nasionalisme, mazhabisme, patriotisme, dan lain sebagainya. Bahkan, partai inilah yang telah membuka jalan selebar-lebarnya bagi kaum kafir untuk menguasai kaum Muslim, baik langsung maupun secara tidak langsung.

Keempat: persekongkolan dan pengkhianatan para ulama, tokoh masyarakat, dan petinggi Negara Islam dengan pemerintahan kafir, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman. Dari kalangan penguasa, misalnya, kita mengenal Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, Muhammad Ali (Gubernur Mesir), Syarif Husain bin Ali, dan lain sebagainya. Merekalah yang telah menyerahkan Islam dan kaum Muslim kepada kaum kafir untuk disembelih dan dibinasakan.
Inilah fragmen sejarah penting yang menyebabkan runtuhnya Daulah Khilafah Islamiyah.

Merefleksikan Sejarah untuk Membangun Kembali Khilafah Islamiyah
Berdasarkan fragmen sejarah di atas, kita bisa menarik pelajaran penting berikut ini:

1. Harus disadari sepenuhnya bahwa negara apapun di dunia ini, termasuk Daulah Khilafah Islamiyah, ditegakkan di atas mafâhîm, maqâyîs dan qanâ‘ât tertentu, serta diterapkannya konstitusi dan undang-undang tertentu di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, jika kaum Muslim hendak menegakkan kembali Khilafah Islamiyah, mereka harus meletakkan kembali unsur-unsur tersebut di tengah-tengah masyarakat; serta menghancurkan mafâhîm, maqâyîs, dan qanâ‘at kufur.
2. Sesungguhnya persoalan utama kaum Muslim sekarang adalah bagaimana menegakkan kembali syariah Islam secara menyeluruh dalam koridor sistem pemerintahan islami, yakni Khilafah Islamiyah. Inilah induk dari seluruh permasalahan yang mendera kaum Muslim di seluruh penjuru dunia. Hanya saja, masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan kerja yang bersifat kolektif (‘amal jama‘i). Oleh karena itu, kaum Muslim harus membentuk sebuah partai yang concern dan fokus pada persoalan utama tersebut, dan tidak boleh berpaling pada persoalan-persoalan cabang lainnya.
3. Partai harus berdiri di atas landasan akidah Islam dan berjuang bersama umat untuk menegakkan kembali hukum-hukum Allah Swt. secara sempurna melalui penegakkan Khilafah Islamiyah. Partai inilah yang akan melakukan serangkaian kerja politis; mulai dari membina umat dengan tsaqâfah islâmiyyah; menanamkan mafâhîm, maqâyîs, dan qanâ‘at Islam; menyerang mafâhîm, maqâyîs, dan qanâ‘at dan sistem hukum kufur; mengungkap makar, konspirasi, dan pengkhianatan para penguasa terhadap Islam dan kaum Muslim; menyingkap rencana-rencana jahat kaum kafir, terutama negara-negara besar, terhadap Islam dan kaum Muslim; hingga mencari dukungan kepada tokoh-tokoh berpengaruh untuk mendirikan kekuasaan Islam (Khilafah Islamiyah).
4. Partai harus berdiri tegak di atas semua golongan, dan tidak terjebak pada “dukung-mendukung” salah satu kelompok tertentu. Partai tidak boleh membesar-besarkan perbedaan pendapat dalam masalah furû‘ (cabang), tidak mengobarkan ‘mazhabisme’, ‘kelompokisme’, dan lain sebagainya. Selama perbedaan ini menyangkut masalah cabang, seluruh kaum Muslim wajib tasâmuh (toleran) kepada saudaranya yang lain. Adapun jika perbedaan tersebut menyangkut masalah-masalah prinsip, partai harus bersikap tegas, tanpa kompromi sedikitpun.
5. Partai harus sudah mempersiapkan mulai sekarang sistem kemasyarakatan dan model pemerintahan Islam yang kelak akan ditegakkan di atas masyarakat. Partai harus mampu mendeskripsikan secara jelas dan detail, sistem kemasyarakatan (anzhimah al-mujtama‘, yang meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, peradilan, pendidikan, dan lain sebagainya serta nizhâm ijtimâ‘i-nya (interaksi sosial).

Inilah yang bisa kita refleksikan, setelah kita membaca kitab Kayfa Hudimat al-Khilâfah karya Syaikh Abdul Qadim Zallum.

Apakah Khilafah hanya 30 tahun ? …

KHILAFAH

Sebagian kaum muslim ada yang berpendapat bahwa masa kekhilafahan hanya berumur 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Mereka mengetengahkan hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan ulama-ulama lainnya.

Rasulullah saw bersabda, ”Setelah aku, khilafah yang ada pada umatku hanya berumur 30 tahun, setelah itu adalah kerajaan.” [HR. Imam Ahmad, Tirmidziy, dan Abu Ya’la dengan isnad hasan]

“Khilafah itu hanya berumur 30 tahun dan setelah itu adalah raja-raja, sedangkan para khalifah dan raja-raja berjumlah 12.” [HR.. Ibnu Hibban]

“Sesungguhnya awal adari agama ini adalah nubuwwah dan rahmat, setelah itu akan tiba masa khilafah dan rahmat, setelah itu akan datang masa raja-raja dan para diktator. Keduanya akan membuat kerusakan di tengah-tengah umat. Mereka telah menghalalkan sutr, khamer, dan kefasidan. Mereka selalu mendapatkan pertolongan dalam mengerjakan hal-hal tersebu; mereka juga mendapatkan rejeki selama-selamanya, sampai menghadap kepada Allah swt.” [HR. Abu Ya’la dan Al-Bazar dengan isnad hasan]

Hadits-hadits inilah yang dijadikan dalil bahwa masa kekhilafahan itu hanya 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Lebih dari itu, mereka juga menyatakan bahwa perjuangan menegakkan khilafah Islamiyyah hanyalah perjuangan kosong dan khayalan. Sebab, Rasulullah saw telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa masa kekhilafahan itu hanya berumur 30 tahun. Walhasil, kekhilafahan tidak mungkin berdiri meskipun diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam. Kalau pun pemerintahan Islam berdiri bentuknya tidak khilafah akan tetapi kerajaan.

Lalu, apakah benar bahwa hadits-hadits di atas dalalahnya menunjukkan bahwa umur khilafah Islamiyyah itu hanya 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan?

Untuk menjawab pendapat-pendapat ini kita harus menjelaskan satu persatu maksud dari hadits-hadits di atas.

Hadits Pertama

Kata khilafah yang tercantum dalam hadits pertama maknanya adalah khilafah nubuwwah, bukan khilafah secara mutlak.

Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fath al-Bariy berkata, “Yang dimaksud dengan khilafah pada hadits ini adalah khilafah al-Nubuwwah (khilafah yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip nubuwwah), sedangkan Mu’awiyyah dan khalifah-khalifah setelahnya menjalankan pemerintahan layaknya raja-raja. Akan tetapi mereka tetap dinamakan sebagai khalifah.” Pengertian semacam ini diperkuat oleh sebuah riwayat yang dituturkan oleh Imam Abu Dawud,”Khilafah Nubuwwah itu berumur 30 tahun” [HR. Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud no.4646, 4647]

Yang dimaksud khilafah Nubuwwah di sini adalah empat khulafaur Rasyidin; Abu Bakar, ‘Umar , ‘Utsman, dan Ali Bin Thalib. Mereka adalah para khalifah yang menjalankan roda pemerintahan seperti Rasulullah saw. Mereka tidak hanya berkedudukan sebagai penguasa, akan tetapi secara langsung benar-benar seperti Rasulullah saw dalam mengatur urusan pemerintahan. Sedangkan kebanyakan khalifah-khalifah dari dinasti Umayyah, ‘Abbasiyyah dan ‘Utsmaniyyah banyak yang tidak menjalankan roda pemerintahan seperti halnya Rasulullah saw, namun demikian mereka tetap disebut sebagai amirul mukminin atau khalifah.

Ada diantara mereka yang dikategorikan sebagai khulafaur rasyidin, yakni Umar bin ‘Abdul ‘Aziz yang dibaiat pada bulan Shafar tahun 99 H. Diantara mereka yang menjalankan roda pemerintahan hampir-hampir dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw, misalnya Al-Dzahir bi Amrillah yang dibaiat pada tahun 622 H. Ibnu Atsir menuturkan, “Ketika Al-Dzahir diangkat menjadi khalifah, keadilan dan kebaikan telah tampak di mana-mana seperti pada masa khalifah dua Umar (Umar bin Khaththab dan Ibnu Umar). Seandainya dikatakan, “Dirinya tidak ubahnya dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka ini adalah perkataan yang baik.”
Mustafa-Kemal-Attaturk2
Para khalifah pada masa-masa berikutnya meskipun tak ubahnya seorang raja, akan tetapi mereka tetap menjalankan roda pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan Islam, yakni khilafah Islamiyyah. Mereka tidak pernah menggunakan sistem kerajaan, kesultanan maupun sistem lainnyan. Walaupun kaum muslim berada pada masa-masa kemunduran dan keterpurukan, namun mereka tetap menjalankan roda pemerintahan dalam koridor sistem kekhilafahan bukan dengan sistem pemerintahan yang lain. Walhasil, tidak benar jika dinyatakan bahwa umur khilafah Islamiyyah itu hanya 30 tahun. Yang benar adalah, sistem kekhilafahan tetap ditegakkan oleh penguasa-penguasa Islam hingga tahun 1924 M.

Hadits Kedua & Ketiga

Kata “al-muluuk”(raja-raja) dalam hadits di atas bermakna adalah,” Sebagian tingkah laku dari para khalifah itu tidak ubahnya dengan raja-raja”. Hadits di atas sama sekali tidak memberikan arti bahwa mereka adalah raja secara mutlak, akan tetapi hanya menunjukkan bahwa para khalifah itu dalam hal-hal tertentu bertingkah laku seperti seorang raja. Fakta sejarah telah menunjukkan pengertian semacam ini. Sebab, para khalifah dinasti ‘Abbasiyyah, Umayyah, dan ‘Utsmaniyyah tidak pernah berusaha menghancurkan sistem kekhilafahan, atau menggantinya dengan sistem kerajaan. Mereka tetap berpegang teguh dengan sistem kekhilafahan, meskipun sebagian perilaku mereka seperti seorang raja.

Meskipun kebanyakan khalifah pada masa dinasti ‘Abbasiyyah, Umayyah, dan ‘Utsmaniyyah ditunjuk selagi khalifah sebelumnya masih hidup dan memerintah, akan tetapi proses pengangkatan sang khalifah tetap dilakukan dengan cara baiat oleh seluruh kaum muslim; bukan dengan putra mahkota (wilayat al-‘ahdi).

Makna yang ditunjuk oleh frasa “dan setelah itu adalah raja-raja” adalah makna bahasa, bukan makna istilah. Dengan kata lain, arti dari frasa tersebut adalah “raja dan sultan” bukan sistem kerajaan dan kesultanan. Atas dasar itu, dalam hadits-hadits yang lain dinyatakan bahwa mereka adalah seorang penguasa (khalifah) yang memerintah kaum muslim dengan sistem khilafah. Dituturkan oleh Ibnu Hibban, “Rasulullah saw bersabda,”Setelah aku akan ada para khalifah yang berbuat sebagaimana yang mereka ketahui dan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan kepada mereka. Setelah mereka berlalu, akan ada para khalifah yang berbuat tidak atas dasar apa yang diketahuinya dan mengerjakan sesuatu tidak atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Siapa saja yang ingkar maka ia terbebas dari dosa, dan barangsiapa berlepas diri maka ia akan selamat. Akan tetapi, siapa saja yang ridlo dan mengikuti mereka maka ia berdosa.”

Penjelasan di atas sudah cukup untuk menggugurkan pendapat yang menyatakan bahwa sistem khilafah Islamiyyah hanya berumur 30 tahun dan selebihnya adalah kerajaan. Hadits-hadits yang mereka ketengahkan sama sekali tidak menunjukkan makna tersebut. Sistem khilafah Islamiyyah tetap berlangsung dan terus dipertahankan di sepanjang sejarah Islam, hingga tahun 1924 M. Meskipun sebagian besar khalifah dinasti ‘Abbasiyyah, Umayyah, dan ‘Utsmaniyyah bertingkah laku tak ubahnya seorang raja, namun mereka tetap konsisten dengan sistem pemerintahan yang telah digariskan oleh Rasulullah saw, yakni khilafah Islamiyyah.

Tugas kita sekarang adalah berjuang untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyyah sesuai dengan manhaj Rasulullah saw. Sebab, tertegaknya khilafah merupakan prasyarat bagi tersempurnanya agama Islam. Tidak ada Islam tanpa syariah, dan tidak ada syariah tanpa khilafah Islamiyyah.

Sumber: HTI Online

Benarkah Khilafah Tak Ada Dalam Nash Syariah?

1097778557_610049b9a0
Soal:
Benarkah sistem Khilafah hanyalah hasil ijtihad para Sahabat? Benarkah Khilafah tidak pernah dinyatakan dalam nash syariah? Benarkah sistem Khilafah akan menyebabkan disintegrasi dalam keragaman agama?

Jawab:

Harus dibedakan antara ijtihad Sahabat dan Ijmak Sahabat. Ijmak Sahabat adalah kesepakatan para Sahabat terhadap hukum perbuatan tertentu, baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan, bahwa hukum tersebut merupakan hukum syariah. Hukum tersebut mereka sepakati karena mereka sama-sama melihat atau mendengarnya dari Nabi saw., baik melalui ucapan, tindakan maupun sukut Beliau; tetapi mereka tidak meriwayatkan dalilnya. Hanya saja, dengan diriwayatkannya hukum tersebut, berarti ada dalil yang menyatakannya meski tidak mereka kemukakan.

Karena itu, Ijmak Sahabat jelas berbeda dengan ijtihad Sahabat. Pasalnya, ijtihad Sahabat adalah ijtihad salah seorang Sahabat, yang bisa jadi diingkari oleh Sahabat lain. Pada titik ini, ijtihad yang dijadikan keputusan oleh seorang Sahabat yang menjadi Khalifah, yang diamini oleh para Sahabat dan rakyatnya, juga tetap tidak bisa dianggap sebagai ijmak; meski dua kriteria yang lainnya terpenuhi, yaitu kejadiannya: (1) masyhur di kalangan Sahabat; (2) seharusnya diingkari oleh pihak yang seharusnya mengingkari, tetapi tidak.1 Sebab, para Sahabat sepakat, bahwa perintah dan larangan Khalifah itu wajib dilaksanakan, lahir dan batin.

Sebagai contoh, ketika menjadi khalifah, Abu Bakar ra. menetapkan tiga kali talak dengan sekali ucapan, “Aku mentalak kamu dengan talak tiga,” sebagai talak sekali. Pada waktu itu, Umar dan para Sahabat yang lain mengikutinya. Namun, ketika Umar menjadi khalifah, tiga kali talak dengan sekali ucapan tersebut ditetapkan sebagai talak tiga. Para Sahabat yang lain mengikutinya. Apa yang ditetapkan baik oleh Abu Bakar maupun Umar ini adalah contoh ijtihad Sahabat. Ijtihad ini diikuti oleh para Sahabat bukan karena mereka semuanya sepakat pada hukumnya, melainkan karena mereka sepakat, bahwa keputusan Khalifah itu wajib dilaksanakan, lahir dan batin. Ini berbeda dengan Ijmak Sahabat. Dalam hal ini, mereka semua sepakat, dan tak seorang pun di antara mereka—sebagai orang yang layak mengingkarinya—yang menolaknya.2

Karena itu, hukum tentang wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah untuk menggantikan Rasul dalam mengurus urusan agama dan dunia yang disepakati oleh para Sahabat di Saqifah Bani Sa’idah adalah Ijmak Sahabat.3 Ini jelas berbeda dengan ijtihad Sahabat. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun Sahabat yang mengingkari kewajiban tersebut. Jika dalam satu atau dua riwayat dinyatakan ada yang mengingkarinya, pengingkaran tersebut bukan mengingkari hukumnya, melainkan mengingkari orang yang menjadi khalifah.

Dengan demikian, jelas bahwa sistem Khilafah bukan merupakan hasil ijtihad para Sahabat. Belum lagi, nash-nash al-Quran dan hadis juga telah banyak menyatakannya, baik secara sharîh maupun ghayr sharîh.

Pertama: istilah khilafah dan khalifah itu sendiri bukan buatan Sahabat, apalagi fuqaha’, melainkan istilah yang telah diadopsi oleh Rasulullah, sebagaimana dalam hadis-hadis:

وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَتَكُوْنُ خُلَفَاءَ فَتَكْثُرُ

Bahwa tidak ada nabi setelahku dan akan ada para khalifah, jumlah mereka pun banyak.4

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ….ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ

“Akan ada di tengah-tengah kalian era Kenabian, dengan kehendak Allah ia akan tetap ada, kemudian Dia pun mencabutnya, jika Dia berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti tuntunan Kenabian….Selanjutnya akan ada Khilafah yang mengikuti tuntunan Kenabian.” Lalu Beliau pun diam.5

Masih banyak hadis lain yang menggunakan kedua istilah tersebut secara sharîh (jelas), yaitu khulafa’ (jamak dari khalîfah) dan khilâfah.

Kedua: Nabi saw. bukan saja menyebut kedua istilah tersebut, tetapi juga menyebutkan kewajiban yang menyertainya, yaitu berbaiat kepada khalifah jika ia ada, dan tentu saja juga termasuk kewajiban untuk mengangkatnya jika ia tidak ada:

قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ

Mereka bertanya, “Apa yang Anda perintahkan kepada kami?” Beliau menjawab, “Tunaikanlah baiat kepada khalifah yang pertama, seterusnya yang pertama.6

Hadis ini merupakan kelanjutan dari hadis tentang akan datangnya para khalifah yang akan menggantikan Nabi Muhammad saw. untuk mengurus urusan agama dan dunia, sepeninggal Beliau, setelah Beliau menyatakan tidak akan ada lagi nabi setelah Beliau.

Ketiga: Nabi saw. bahkan mengancam siapa saja yang di atas pundaknya tidak ada baiat, jika dia mati, matinya dinyatakan sebagai mati Jahiliah; baik dia tidak berbaiat kepada khalifah, atau melepaskan baiat dari khalifah ketika khalifah tersebut ada, maupun tidak adanya baiat di atas pundaknya akibat tiadanya khalifah. Beliau bersabda:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Siapa saja yang mati, sementara di atas pundaknya tidak ada baiat (kepada seorang khalifah), maka dia mati dalam keadaan mati Jahiliah.7

Keempat: selain nash-nash hadis yang secara sharîh menyatakan Khilafah dan khalifah, berikut kewajiban untuk membaiatnya jika ada dan mengangkatnya jika tidak ada, berikut ancaman bagi siapa saja yang tidak melakukannya, nash-nash syariah juga menyatakan secara ghayr sharîh, yaitu melalui dalâlah iltizâm atau mafhûm muwâfaqah, yang kedudukannya sama dengan nash yang sharîh. Dalam firman-Nya, Allah menyatakan:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, Rasul-Nya dan pemimpin di antara kalian. (QS an-Nisa’ [4]: 59).

Perintah untuk menaati uli al-amr dalam ayat ini adalah menaati seorang pemimpin Muslim yang menaati seluruh perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, yakni pemimpin yang menerapkan seluruh hukum syariah dalam pemerintahannya. Itu tak lain adalah khalifah, dengan sistem Khilafahnya. Jika khalifah dengan sistem Khilafahnya itu tidak ada, maka wajib diadakan. Pasalya, tidak mungkin perintah untuk menaatinya itu bisa dilakukan jika orang yang seharusnya ditaati itu tidak ada. Dengan kata lain, perintah untuk menaati uli al-amri (khalifah dengan sistem Khilafahnya) itu sekaligus meniscayakan adanya orang dan sistemnya. Jika tidak ada maka wajib diadakan sehingga ketaatan kepadanya bisa dilaksanakan. Inilah dalâlah iltizâm atau mafhûm muwâfaqah dari nash di atas.8

Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pendapat orang, kelompok atau organisasi yang menyatakan status khalifah dan Khilafah hanyalah ijtihad para Sahabat dan tidak pernah dinyatakan oleh nash adalah pendapat yang batil dan menyesatkan. Sebab, para Sahabat paham betul, apa yang dinyatakan oleh nash tidak mungkin mereka ijtihadi sehingga mereka berselisih. Sebagai contoh, para Sahabat tidak pernah berijtihad, dengan menentukan hukum yang berbeda, ketika Nabi saw. sudah menyatakan:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Siapa saja yang telah mengubah agamanya (murtad), bunuhlah.9

Mereka sepakat, bahwa sanksi hukum bagi orang murtad adalah hukuman mati. Karena itu, jumhur ulama sepakat, jika nash telah menyatakan hukum suatu perkara, maka tidak boleh lagi ada ijtihad.

لاَ اِجْتِهَادَ مَعَ وُرُوْدِ النَّصِّ

Tidak boleh ada ijtihad (terhadap hukum tertentu) ketika hukum tersebut telah dinyatakan di dalam nas.

Karena itu, pendapat orang, kelompok atau organisasi tersebut bukan saja batil dan menyesatkan, tetapi juga tidak ada nilainya di dalam syariah. Bukan saja karena bertentangan dengan nash syariah dan konsensus seluruh ulama kaum Muslim, kecuali kelompok sempalan (seperti Hisyam al-Fuwathi dan an-Nadzam dari sekte Muktazilah serta an-Najadat dari sekte Khawarij), yang notabene akidahnya mereka tolak, tetapi juga bertentangan dengan fakta dan realitas sejarah Islam.

Pendapat orang, kelompok atau organisasi tersebut, diakui atau tidak, merupakan bentuk penolakan terhadap hukum Allah yang ma‘lûm min ad-dîn bi ad-dharûrah (sudah diyakini sebagai ajaran agama yang urgen), ketika sistem Khilafah tersebut disebut-sebut mengancam disintegrasi dalam keragaman agama. Artinya, sistem pemerintahan Islam (Khilafah), yang notabene merupakan hukum Allah yang ma’lûm min ad-dîn bi ad-dharûrah itu, dianggap tidak cocok dan tidak layak diterapkan karena akan menyebabkan konflik horisontal, yaitu perang agama. Padahal kenyataannya tidak demikian. Umat Islam, Kristen dan Yahudi terbukti lebih dari 500 tahun hidup aman, damai dan tenteram di bawah naungan Khilafah.

Pada akhirnya, kita berdoa semoga Allah menyelamatkan Islam, kita dan seluruh umat Muhammad dari semua bentuk konspirasi untuk menyesatkan dan menghancurkan mereka, dan dari fitnah orang atau kelompok yang menjual agamanya demi mendapatkan sedikit kenikmatan dunia, baik harta, tahta maupun wanita, yang belum tentu didapatkannya.

Wallâhu Rabb al-Musta‘ân, wa ilayhi at-tâkilan. [Ust. Hafidz Abdurrahman]

Catatan kaki:

1 Ibn Hazm, Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm, Dar al-Hadits, Kaero, cet. I, 1404 H, IV/539; as-Sarakhsi, Al-Mabsûth, Dar al-Ma’rifah, Beirut, 1406 H, XXVII/126;

2 Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubrâ, VII/334; Rawwas Qal’ah Jie, Mawsû‘ah Fiqh Umar bin al-Khaththab, Dar an-Nafa’is, Beirut, cet. V, hlm. 1997, hlm. 628.

3 Ibn Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, Bait al-Afkar ad-Duwaliyyah, Lebanon, cet. I, 2004, I/807-815.

4 Muslim, Shahîh Muslim, Dar Ihya’ at-Turats al-’Arabi, Beirut, tt., III/1471; al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubrâ, Maktabah Dar al-Baz, Makkah, 1994, VIII/144.

5 Ahmad, Musnad Ahmad, hadis no. 17680.

6 Al-Bukhari, Shahîh al-Bukhâri, no. 3196; Muslim, Shahîh Muslim, no. 3429; Ahmad, Musnad Ahmad, no. 7619.

7 Muslim, Shahîh Muslim, no. 3441.

8 Mahmud al-Khalidi, Ma‘âlim al-Khilâfah fî al-Fikr as-Siyâsi al-Islâmi, Dar al-Jil, Beirut, cet. I, 1984, hlm. 48-49.

9 Al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dll.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.